RENCANA DPR membangun kantor baru bagi 560 anggotanya sedang menuai kritik tajam dari masyarakat dan sebagian internal DPR. Kantor 36 lantai tersebut berdasarkan perencanaan dan maket gedung, dapat diibaratkan sebuah kondominium super mewah milik orang-orang kaya dan selebritis Hollywood. Tidak tanggung-tanggung, gedung wakil rakyat yang desainnya berbentuk gerbang tersebut akan menelan anggaran sebesar 1,16 trilyun rupiah.
Para anggota dewan yang terhormat tersebut, selain masing-masing mendapat kantor seluas 120 m2 yang terdiri dari ruang kantor, ruang rapat kecil, kamar istirahat, KM/WC, dan ruang tamu, mereka juga mendapat fasilitas serba wah berupa kolam renang berstandar internasional dan perawatan spa. Sungguh fantastik dan menggoda, bukan?
Alasan pembangunan tersebut menurut laman (website) resmi DPR, karena jumlah anggota dewan yang tiap periode bertambah, sementara Gedung Nusantara I tidak mencukupi menampung aktivitas anggota DPR. Saat ini tiap anggota DPR yang berkantor di Gedung Nusantara I menempati ruang seluas 32 meter persegi yang diisi 1 anggota, 1 sekretaris, dan 2 staf ahli. Kondisi ini dianggap tidak optimal untuk kinerja dewan. Disebutkan juga bahwa ada keinginan penambahan jumlah staf ahli yang semula 2 menjadi 5. Sehingga berdasarkan perhitungan baru, ruang masing-masing anggota diisi 7 orang, meliputi 1 anggota dewan, 5 staf ahli, dan 1 asisten pribadi, maka didapatlah angka seluas 120 meter persegi sebagaimana telah disebutkan di atas.
Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan pembangunan tersebut adalah apakah anggota DPR memang benar-benar perlu kantor baru yang serba mewah tersebut? Benarkah gedung yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kinerja dan kapasitas anggota dewan? Jangan-jangan pembangunan tersebut lebih pada sikap hedonistik dan gaya anggota dewan yang ingin gagah-gagahan. Menanggapi rencana itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD meminta DPR melakukan tinjauan ulang untuk gedung baru itu. Sebab, ini melanggar kepantasan. Mahfud yang pernah menjadi anggota DPR Fraksi PKB menilai fasilitas yang ada di DPR saat ini sudah mencukupi. Bahkan, kata dia, ada beberapa anggota dewan yang masih gagap dengan teknologi yang ada saat ini. Menurut Mahfud, banyak kebutuhan lain lebih mendesak untuk dipenuhi, seperti mengatasi bencana alam, perbaikan kantor pengadilan di daerah, dan rumah prajurit.
Politik Anggaran
Rencana pembangunan gedung baru DPR merupakan bukti bahwa politik anggaran yang dijalankan Pemerintah dan DPR belum mendahulukan kepentingan rakyat. Terlebih, sampai kini belum ada argumentasi yang jelas tentang keluarnya angka Rp1,16 triliun untuk pembangunan gedung baru tersebut.
Menurut Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang hal tersebut menggambarkan politik anggaran tidak prorakyat. Dia menilai, alasan DPR seperti Gedung Nusantara I mengalami kemiringan tujuh derajat dan kelebihan daya tampung, lebih terkesan sebagai bentuk kepanikan untuk menjawab tekanan publik. Untuk alasan miring tidak terbukti. Sedangkan kelebihan daya tampung, buktinya sampai saat ini tidak ada apa-apa. Ini lebih kepada kepanikan DPR.
Menurut Sebastian, kalaupun DPR membutuhkan gedung baru maka harus didasari atas argumentasi kuat, termasuk soal anggaran yang diperlukan. Sebastian menilai anggaran sebesar Rp1,16 triliun sangat besar. Bahkan bisa setara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di lima kabupaten.
Ketua DPR Marzuki Alie, menanggapi kritik yang diajukan masyarakat, seperti biasa tidak memiliki naluri politisi yang prorakyat. Dia dengan gayanya yang jauh dari sikap simpatik hanya berkata bahwa pembangunan gedung baru DPR akan terus dilanjutkan, meski ada kritikan dari masyarakat karena memang sudah menjadi kebutuhan mengingat kapasitas gedung lama sudah tidak memadai lagi. Proyek tersebut, masih kata Marzuki, harus berjalan. Pembangunan gedung baru itu, mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap dilanjutkan. Kalau ada kritik, diterima saja.
Sikap seperti yang dipertontonkan Marzuki Alie, sekali lagi membuktikan bahwa politisi Senayan tidak peka dengan penderitaan rakyat. Mereka hanya peduli dengan kebutuhan mereka sendiri. Mereka tidak peduli bahwa rencana pembangunan gedung DPR yang baru tersebut tidak sebanding dengan kinerja anggota DPR saat ini, baik dari segi pengawasan, anggaran maupun legislasi (***)
Posting Komentar