Oleh : Irwan P. Ratu Bangsawan
GAYUS HP Tambunan memang fenomenal. Mantan pegawai Ditjen Pajak ini memang piawai dalam memainkan perannya sebagai tokoh sentral drama mafia pajak dan mafia hukum di Indonesia. Selain memiliki kekayaan yang sangat fantastik sebesar lebih dari 100 milyar rupiah, Gayus juga sangat fantastik dalam mengobok-obok lembaga penegak hukum kita. Mulai dari polisi, jaksa, hakim, imigrasi sampai pengacara bertekuk lutut di hadapan Gayus. Terungkapnya pelesiran Gayus ke Bali bahkan ke Singapura, Makau, dan Malaysia di saat ia masih berada dalam tahanan Rutan Mako Brimob semakin menguatkan betapa Gayus memang telah berhasil meluluhlantakkan lembaga penegak hukum kita.
Walaupun kasus Gayus telah bergulir di sepanjang tahun 2010 lalu, hingga awal 2011 ini kasus tersebut belum menunjukkan titik terang simpul mafia pajak maupun mafia hukum yang ada di balik kasus Gayus. Belum terangnya kasus tersebut tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Masyarakat akhirnya harus menelan berbagai rumor, fitnah, maupun intrik yang tidak jelas ke mana arah tujuannya.
Rumitnya Kasus Gayus
Menurut Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman kasus Gayus memiliki dampak sistemik ke depan dan ke belakang, bisa secara horisontal dan melibatkan sejumlah kalangan yang memiliki kekuatan politik.
Selain rumitnya kasus Gayus, Benny juga mengatakan jika pengungkapan kasus Gayus menjadi rumit karena terbentur dengan UU Perpajakan. Artinya, institusi kepolisian tidak bisa melakukan penyelidikan lebih jauh karena bertentangan dengan UU perpajakan yang tidak memberikan peluang bagi institusi kepolisan melakukan pemeriksaan ke dalam institusi perpajakan.
Namun perlu juga diingat bahwa rumitnya kasus Gayus sebagaimana diungkapkan Benny K. Harman di atas, bukan semata-mata terkait dengan masalah perpajakan belaka, tapi juga terkait dengan permasalahan mafia hukum. Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan hanya sibuk dengan wacana antikorupsi, tetapi lebih jauh lagi SBY harus menjadi panglima terdepan dalam memberantas mafia pajak maupun mafia hukum. Presiden SBY seharusnya menjadikan kasus Gayus ini sebagai salah satu ujian pemerintahannya.
Menurut Wakil Ketua DPR Anis Matta, kasus pajak Gayus Tambunan merupakan ujian berat bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, setidaknya dalam dua hal. Pertama, apakah pemerintah punya political will untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, menyangkut kapasitas negara yang diperbandingkan dengan kapasitas Gayus. Maksudnya, kepercayaan masyarakat bukan hanya menurun kepada pemerintah, tapi juga otoritas negara sendiri. Ada orang yang punya otoritas, tapi tak bisa dipakai karena kapasitas rendah. Hal ini akan membuat masyarakat tidak percaya bukan saja kepada pemerintah, tapi juga negara secara keseluruhan.
Terkait kasus Gayus, yang disebut-sebut bisa menimbulkan goncangan politik bila diungkap tuntas, menurut Anis, tidak ada yang bisa membuktikan hal itu kecuali faktanya nanti. Namun andaikan tidak diusut tuntas, maka persepsi masyarakat sudah hasil akhir dan tuduhan itu pun menjadi kenyataan.
Parameter Penuntasan Kasus Gayus
Penuntasan kasus Gayus merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan penuntasan kasus tersebut, antara lain:
Pertama, harus ada kemauan yang sungguh-sungguh dari Presiden SBY dalam menuntaskan kasus Gayus ini, yang melibatkan para penegak hukum, aparat birokrasi pajak, dan perusahaan besar yang merugikan negara triliunan rupiah.
Kedua, polisi harus profesional dalam menangani kolusi mafia hukum dan mafia pajak dengan Gayus sebagai tokoh sentralnya sehingga rasa keadilan publik tidak dipecundangi.
Ketiga, hasil kerja tim independen yang dibentuk Kapolri pada masa Bambang Hendarso Danuri dalam menangani kasus Gayus harus dievaluasi. Sebab, sangat diskriminatif dan tidak menuntaskan keterlibatan oknum petinggi polisi dan oknum di luar Polri.
IRWAN P. RATU BANGSAWAN, M.Pd.
Kepala Tata Usaha SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III dan Peminat Kajian Politik dan Perilaku Aparatur Negara
Walaupun kasus Gayus telah bergulir di sepanjang tahun 2010 lalu, hingga awal 2011 ini kasus tersebut belum menunjukkan titik terang simpul mafia pajak maupun mafia hukum yang ada di balik kasus Gayus. Belum terangnya kasus tersebut tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Masyarakat akhirnya harus menelan berbagai rumor, fitnah, maupun intrik yang tidak jelas ke mana arah tujuannya.
Rumitnya Kasus Gayus
Menurut Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman kasus Gayus memiliki dampak sistemik ke depan dan ke belakang, bisa secara horisontal dan melibatkan sejumlah kalangan yang memiliki kekuatan politik.
Selain rumitnya kasus Gayus, Benny juga mengatakan jika pengungkapan kasus Gayus menjadi rumit karena terbentur dengan UU Perpajakan. Artinya, institusi kepolisian tidak bisa melakukan penyelidikan lebih jauh karena bertentangan dengan UU perpajakan yang tidak memberikan peluang bagi institusi kepolisan melakukan pemeriksaan ke dalam institusi perpajakan.
Namun perlu juga diingat bahwa rumitnya kasus Gayus sebagaimana diungkapkan Benny K. Harman di atas, bukan semata-mata terkait dengan masalah perpajakan belaka, tapi juga terkait dengan permasalahan mafia hukum. Oleh sebab itu, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan hanya sibuk dengan wacana antikorupsi, tetapi lebih jauh lagi SBY harus menjadi panglima terdepan dalam memberantas mafia pajak maupun mafia hukum. Presiden SBY seharusnya menjadikan kasus Gayus ini sebagai salah satu ujian pemerintahannya.
Menurut Wakil Ketua DPR Anis Matta, kasus pajak Gayus Tambunan merupakan ujian berat bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, setidaknya dalam dua hal. Pertama, apakah pemerintah punya political will untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua, menyangkut kapasitas negara yang diperbandingkan dengan kapasitas Gayus. Maksudnya, kepercayaan masyarakat bukan hanya menurun kepada pemerintah, tapi juga otoritas negara sendiri. Ada orang yang punya otoritas, tapi tak bisa dipakai karena kapasitas rendah. Hal ini akan membuat masyarakat tidak percaya bukan saja kepada pemerintah, tapi juga negara secara keseluruhan.
Terkait kasus Gayus, yang disebut-sebut bisa menimbulkan goncangan politik bila diungkap tuntas, menurut Anis, tidak ada yang bisa membuktikan hal itu kecuali faktanya nanti. Namun andaikan tidak diusut tuntas, maka persepsi masyarakat sudah hasil akhir dan tuduhan itu pun menjadi kenyataan.
Parameter Penuntasan Kasus Gayus
Penuntasan kasus Gayus merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan penuntasan kasus tersebut, antara lain:
Pertama, harus ada kemauan yang sungguh-sungguh dari Presiden SBY dalam menuntaskan kasus Gayus ini, yang melibatkan para penegak hukum, aparat birokrasi pajak, dan perusahaan besar yang merugikan negara triliunan rupiah.
Kedua, polisi harus profesional dalam menangani kolusi mafia hukum dan mafia pajak dengan Gayus sebagai tokoh sentralnya sehingga rasa keadilan publik tidak dipecundangi.
Ketiga, hasil kerja tim independen yang dibentuk Kapolri pada masa Bambang Hendarso Danuri dalam menangani kasus Gayus harus dievaluasi. Sebab, sangat diskriminatif dan tidak menuntaskan keterlibatan oknum petinggi polisi dan oknum di luar Polri.
IRWAN P. RATU BANGSAWAN, M.Pd.
Kepala Tata Usaha SMA Plus Negeri 2 Banyuasin III dan Peminat Kajian Politik dan Perilaku Aparatur Negara
Posting Komentar